Perbedaan Prinsip Ekonomi Islam Dengan Non Islam

Prinsip Ekonomi Non Islam

Prinsip ekonomi non islam merupakan prinsip ekonomi yang lebih mementingkan bagaimana caranya suatu kegiatan ekonomi dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang besar. Kegiatan ekonomi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan respon dari konsumen sasarannya, sehingga terkadang banyak konsumen yang kurang mampu memebeli, tetapi memaksakan diri dengan cara apapun untuk membeli. Dalam hal ini, pihak yang mencari-cari keuntungan tidak akan memperhatikan apa dampak negatif yang akan timbul, karena mereka sering kali tidak merasakan bagaimana hidup yang serba pas-pasan.

Guna memahami makna prinsip ekonomi non islam secara lebih luas, maka berikut ini akan penulis ketengahkan pengertian prinsip ekonomi non islam sebgaimana yang dikemukakan oleh Tim IDI (2002:26) sebagai berikut:

”Prinsip ekonomi non islam (zulumat) adalah prinsip ekonomi yang melandaskan pada pola pikir materialisme, yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya, baik secara kolektif atau komunal, maupun individual atau liberal.”

Tata aturan yang bersangkut paut dengan kegiatan ekonomi ditetapkan berdasarkan aturan manusia. Prinsip inilah yang melandasi ekonomi kovensional pada kurun waktu sejak dunia Barat mendominasi peradaban. Prinsip ekonomi yang demikian dinyatakan dalam Al-Quran sebagai penyesat kehidupan, dimana pada akhirnya akan melahirkan peradaban yang saling baku hantam dan mencari kelengahan pihak lain demi memperoleh keuntungan yang besar. Pada kenyataannya, ketika kegiatan ekonomi itu berlandaskan pada system ekonomi konvensional, maka semakin bertambah pula para pelaku ekonomi yang perilakunya menyimpang dari norma-norma agama. Mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada akal fikiran dan hati nuraninya untuk mengingat dosa-dosa yang akan mereka pertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat.

Prinsip Ekonomi Islam

Dikarenakan saat ini banyak sekali kesenjangan dan ketidakadilan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ekonomi konvensional, maka pemerintah hendaknya memperhatikan masalah tersebut dengan menbentuk kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan dalam kegiatan perekonomian.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir masalah tersebut, yaitu dengan menganjurkan kepada setiap lembaga pereokonomian untuk membentuk cabang lembaga syariah yang berlandaskan pada prinsip ekonomi islam. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga perekonomia yang ada di Indonesia.

Adapun pengertian dari prinsip ekonomi islam menurut Tim IDI (2002:26) yaitu:

“Prinsip ekonomi yang didasarkan atas konsep ketuhanan secara fungsional. Maksudnya, hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, ditetapkan berdasarkan aturan Allah swt dalam Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.”

Kemudian prinsip-prinsip tersebut dapat kita ketahui, diantaranya:

1. Alam beserta isinya ini mutlak milik Allah swt.
2. Alam merupakan nikmat atas karunia Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas ketentuan.
3. Hasil usaha yang diperoleh manusia haruslah bersifat halal, serta digunakan untuk hal-hal yang baik dan halal pula.
4. Allah melarang menimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia, karena di dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang-orang yang membutuhkannya (fakir, miskin, dan lain-lain).
5. Larangan terhadap organisasi anti sosial, karena dalam pembentukan atau pendirian organisasi (lembaga perekonomian) haruslah memberikan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat.
6. Harus senantiasa bersyukur ats nikmat yang diberikan oleh Allah swt. Dalam kehidupan manusia.

Prinsip-prinsip tersebut yang dapat membantu bangsa ini dari kesenjangan dan ketidakadilan pada kegiatan perekonomian. Sehingga perilaku ekonomi dalam setiap kegiatan perekonomian dapat terbimbing menuju arah yang lebih baik dan bijaksana.